MATARAM (tvtogel) – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Nusa Tenggara Barat (UID NTB) menegaskan komitmennya untuk mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen di seluruh NTB. Pada tahun 2025 ini, PLN NTB siap memasang sebanyak 12.000 sambungan listrik gratis melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Program BPBL ini menargetkan masyarakat miskin dan rentan miskin yang rumahnya telah berdiri, namun belum tersentuh sambungan listrik PLN secara legal.
I. Sasaran dan Manfaat Program BPBL
Program BPBL merupakan wujud kehadiran negara dalam menyediakan akses energi yang berkeadilan, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
- Target Penerima: Masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedesaan dan daerah yang memiliki akses terbatas.
- Manfaat: Bantuan yang diberikan mencakup pemasangan instalasi listrik dalam rumah (gratis), biaya penyambungan ke jaringan PLN, pengisian token listrik perdana, hingga sertifikat laik operasi (SLO).
General Manager PLN UID NTB, M. Arfan, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan rasio elektrifikasi tetapi juga mengurangi risiko bahaya kebakaran akibat penggunaan listrik ilegal (menyambung tanpa izin) di rumah-rumah warga.
“Akses listrik adalah hak dasar. Kami akan memastikan 12.000 sambungan ini diselesaikan tepat waktu, agar kualitas hidup masyarakat NTB semakin baik,” ujar Arfan.
II. Peningkatan Rasio Elektrifikasi NTB
Hingga kuartal III 2025, rasio elektrifikasi di Provinsi NTB telah mencapai angka yang sangat tinggi, berada di level 99,8%. Adanya program BPBL 12.000 sambungan ini diharapkan dapat mendorong capaian angka sempurna 100% pada akhir tahun.
- Keterbatasan Anggaran: Meskipun antusiasme masyarakat NTB sangat tinggi, alokasi program BPBL didasarkan pada kuota yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). PLN terus berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk mengidentifikasi dan memverifikasi calon penerima yang paling membutuhkan.
PLN mengajak pemerintah daerah, desa, dan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program ini dengan membantu proses pendataan dan sosialisasi kepada warga yang berhak menerima.