Golkar Minta Implementasi UU PPRT Diawasi: Harus Ada Sanksi bagi Pelanggar
Partai Partai Golongan Karya (Golkar) menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Menurut Golkar, aturan tersebut tidak cukup hanya disahkan, tetapi juga harus dijalankan secara konsisten dengan mekanisme pengawasan yang jelas.
Sejumlah kader Golkar menilai, tanpa pengawasan yang kuat, potensi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja rumah tangga masih akan terus terjadi. Oleh karena itu, mereka mendorong pemerintah untuk memastikan adanya sistem kontrol yang efektif di lapangan.
“UU ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pekerja rumah tangga. Jangan sampai hanya berhenti di atas kertas,” ujar salah satu perwakilan Golkar dalam pernyataannya.
Selain itu, Golkar juga menekankan pentingnya pemberian sanksi tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan dalam UU PPRT. Sanksi tersebut dinilai perlu untuk memberikan efek jera sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi para pekerja.
Pemerintah diminta segera menyusun aturan turunan yang mengatur secara rinci mekanisme pengawasan, pelaporan, hingga Baca Selengkapnya…